MAKASSAR– Selama 2022, Sulawesi Selatan (SULSEL) mengalami inflasi sebesar 5,77 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari peningkatan harga komoditas dunia akibat dinamika geopolitik global.
Selain itu, adanya kebijakan pengalihan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada 2022 juga jadi pemicu inflasi. Inflasi tahunan Sulsel terjadi di seluruh kelompok pengeluaran.
Kepala BI Sulsel Causa Iman Karana mengatakan, inflasi terutama bersumber dari kelompok Transportasi; Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memiliki andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 1,93 persen, 1,77 persen dan 0,49 persen.
Secara keseluruhan angka inflasi Sulsel 2022 berada di atas sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,01 persen serta lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi tahun 2021 yang sebesar 2,40 persen,” jelasnya dalam rilis resmi, Senin, (2/1/2023).
Lebih rinci, Cik sapaan akrabnya menjelaskan, Kelompok Transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 16,72 persen yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan harga bensin, kenaikan permintaan tiket pesawat pada momen Natal dan liburan akhir tahun pasca relaksasi pembatasan aktivitas, serta adanya penyesuaian harga tarif batas atas dan batas bawah ojek online di akhir tahun 2022.
Inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang sebesar 5,95 persen terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter.
Inflasi lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh menurunnya harga komoditas cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Sementara itu, inflasi tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang sebesar 3,21 persen terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kontrak rumah dan bahan bakar rumah tangga.
“Memasuki tahun 2023, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga di Sulsel, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” terangnya.
Kata Cik, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota se-Sulsel maupun antar provinsi di luar Sulsel serta pemantauan pasokan dan harga secara berkala akan terus dilakukan oleh TPID di wiilayah Sulsel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulsel.
