MAKASSAR– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua menilai perkembangan Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan bulan Mei 2023 tumbuh positif.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9RPiy0aySHQ[/embedyt]
Hal ini ditopang fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.
Kepala OJK Regional VI Sulampua Darwisman menjelaskan total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Mei 2023 tumbuh 8,26 persen yoy dengan nominal mencapai Rp179,06 triliun, terdiri dari aset Bank Umum sebesar Rp175,55 triliun dan aset BPR Rp3,51 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,14 persen yoy dengan nominal mencapai Rp119,28 triliun.
Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi double digit 10,67 persen yoy dengan nominal mencapai Rp146,20 triliun. Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga pada level yang tinggi dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 121,78 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 2,74 persen.
Aset BPR dan BPRS tumbuh double digit 10,90 persen yoy menjadi Rp3,51 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 5,07 persen yoy menjadi Rp2,34 triliun, dan penyaluran kredit juga tumbuh double digit tumbuh 12,16 persen yoy menjadi Rp2,86 triliun.
Aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yakni 12,04 persen yoy dengan nominal Rp12,70 triliun. Penghimpunan DPK dan penyaluran kredit juga mencatakan pertumbuhan 10,63 persen yoy dan 14,08 persen yoy dengan nominal masing-masing Rp8,58 triliun dan Rp10,85 triliun.
Kredit usaha mikro terus tumbuh
Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh 8,05 persen yoy menjadi Rp56,52 triliun. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 39,12 persen yoy menjadi Rp29,19 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 933.803 debitur dengan tingkat NPL tergolong rendah 3,66 persen.
Perkembangan industri pasar modal posisi Mei 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, hal ini terlihat pada peningkatan jumlah rekening investasi (saham, reksadana, dan SBN) 41,13 persen yoy atau menjadi sebesar 351.601 rekening, dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada produk reksadana. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp5,76 triliun.
Perkembangan Sektor IKNB
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi April 2023 juga menunjukkan kinerja positif. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset tumbuh 9,33 persen yoy menjadi Rp1,32 triliun. Begitu pula dengan piutang yang disalurkan oleh Perusahaan Modal Ventura dan Pembiayaan posisi April 2023 yang juga tumbuh double digit masing-masing 18,64 persen dan 16,36 persen yoy menjadi Rp0,38 triliun dan Rp16,23 triliun.
Sejak Januari sampai dengan Juni 2023, OJK KR 6 telah melaksanakan 42 (empat puluh dua) kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 4.699 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN, komunitas, mahasiswa maupun pelajar.
Selanjutnya, untuk kegiatan Satgas Waspada Investasi Daerah telah dilaksanakan 8 kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun talkshow di radio, serta telah dilaksanakan pula rapat koordinasi dengan lembaga yang bernaung di bawah Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan.
Data layanan konsumen sejak Januari s.d. Juni 2023 terdapat 409 layanan konsumen yang terdiri dari 115 layanan pengaduan, 242 pemberian informasi, dan 52 penerimaan informasi. Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 237 layanan terkait perbankan, 95 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 35 layanan terkait fintech, 21 terkait sektor non LJK, 18 terkait asuransi, 2 dana pensiun dan 1 perusahaan pergadaian. Sedangkan, untuk Informasi Debitur (iDeb) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sejak Januari hingga Juni 2023 terdapat 2.918 layanan.
Perkembangan TPAKD
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah terbentuk di seluruh kota/kabupaten yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) TPAKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan 6 (enam) kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Adapun program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terdiri dari beberapa program antara lain:
1. Fasilitasi Akses Keuangan UMKM Sektor Produksi berbasis klasterisasi UMKM telah diluncurkan pada 3 Juni 2021 dan sampai dengan posisi Maret 2023 telah terbentuk 302 klaster dengan total penyaluran kredit sebesar Rp248,34 Miliar kepada 8.115 debitur.
Adanya pola pembiayaan melalui klasterisasi UMKM dapat memberikan kemudahan UMKM dari hulu hingga hilirisasi produknya yang berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM dan perekonomian Sulawesi Selatan. Hal ini tergambar dari sampling debitur anggota klasterisasi UMKM yang mengalami peningkatan baik dari sisi volume produksi, harga jual, hingga peningkatan omzet.
2. PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi).
Dalam rangka memutus mata rantai rentenir dan mendorong masyarakat untuk tidak bergantung kepada para rentenir, TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan bersama 6 (enam) bank penyelenggara program PHINISI secara masif mengkampanyekan program dimaksud. Sampai dengan posisi Maret 2023, realisasi program K/PMR PHINISI telah tersalurkan sebanyak Rp1,25 triliun kepada 36.168 debitur.
“Industri jasa keuangan baik perbankan, non bank, pasar modal fintech tumbuh. OJK terus melakukan kerja-kerja massive tentang literasi dan inklusi keuangan, sehingga masyarakat terlindungi dengan baik. Tidak ada lagi korban Fintech,” tegasnya mengakhiri jumpa pers, selasa (11/7).
