MAKASSAR – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong pembenahan sistem digitalisasi yang transparan untuk memudahkan pengawasan dan pencegahan tindakan pidana korupsi, khususnya pada pelabuhan di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi Aksi Stranas PK pada kegiatan Kampus Beraksi, Peran Akademisi Dalam Pencegahan Korupsi yang digelar di Auditorium Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (31/1/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Direktur Utama PT Pelindo II, Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW Kementerian Keuangan, dan sejumlah civitas akademika Unhas mulai dari Rektor hingga para dosen pengajar, serta para mahasiswa Universitas Hasanuddin itu sendiri.
Dalam kegiatan ini, Stranas PK mengungkapkan pentingnya fokus pengawasan dalam hal perizinan dan tata niaga dengan mendorong pembenahan pelabuhan yang berada dalam naungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Begitu pun dengan stakeholder lainnya seperti Balai Karantina Indonesia.
Tenaga ahli aksi reformasi tata kelola pelabuhan Stranas PK, Febriyantoro menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah pembenahan dengan digitalisasi terhadap sejumlah pelabuhan selama kurang lebih tiga tahun.
“Stranas PK pembenahan pelabuhan sudah berjalan dari 2021 – 2024, awalnya 14 sekarang udah 46 pelabuhan dan merambat ke 264 pelabuhan besar yang dibenahi sama Stranas yang didigitalisasi,” kata Febriyantoro.
Febriyantoro menambahkan, bahwa terdapat 1.807 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) di Indonesia yang menerapkan sistem digitalisasi melalui kerja sama dengan sejumlah Kementerian dan lembaga.
“Ada sekitar 1.807 TUKS & Tersus yang juga sudah digitalisasi secara Nasional. Ini kerja sama 18 kementerian dan lembaga, termasuk Pelindo yang sebagai badan usaha turut effort untuk proses pembenahan di pelabuhan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya melakukan langkah pembenahan tata kelola yang difokuskan pada penurunan biaya logistik dengan cara mempersingkat proses dalam sebuah sistem terintegrasi. Sehingga, menurut Febriyantoro, distribusi logistik dari produsen sampai ke konsumen jadi lebih mudah, murah serta lebih transparan.
“Target kita penurunan biaya logistik. Semakin banyak proses, semakin banyak birokrasi maka semakin mahal biaya logistik. Makanya kita pangkas sampai end to end. Dari gudang penjualnya hingga ke pembelinya,” kata Febriyantoro.
Dirinya juga menjelaskan terkait dengan sistem digitalisasi one get system yang terintegrasi dengan para stakeholder dan Kementerian, agar para pelaku usaha lebih mudah mengakses sekaligus melakukanpengawasan atau transparansi terhadap lembaga terkait.
“Semua didigitalisasi melalui one get system. Jadi mudah aksesnya, tidak lagi ke kementrian satu-satu. Kita mengurangi repitisi dokumen dan transparansi terkait dengan biaya dan waktu layanan,” lanjutnya.
Febriyantoro juga mengatakan, bahwa peran Pelindo terbilang cukup signifikan dalam proses pembenahan ini, karena memberikan pelayanan berupa sistem get yang besar dalam kegiatan di pelabuhan.
“Peran Pelindo cukup signifikan dalam proses pembenahan ini, karena dia membuat satu sistem get yang benar-benar besar untuk melayani layanan terkait kegiatan di pelabuhan, terkait dengan operate terminal,” imbuh Febriyantoro.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelindo, Arif Suhartono, menegaskan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan transformasi atas pelayanan yang dikawal oleh Stranas PK secara bertahap.
“Stranas kan salah satu tugasnya melakukan transformasi di berbagai bidang salah satunya di pelayanan pelabuhan. Di program Stranas pelindo dan karantina jadi objek transformasi. Pelindo melalukan transformasi atas pelayanan, kita lakukan di seluruh pelabuhan secara bertahap. Ada 1 tahun, ada 5-6 bulan,” tegas Arif.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, menuturkan bahwa pihaknya mendorong sistem berbasis digital yang berintegrasi dengan institusi lainnya, agar seluruh dokumen dapat disebarkan secara transparan dan mudah diakses.
“Sekarang kita ingin tindakan karantina menjadi sistem yang terintegrasi dengan institusi lainnya, sehingga dokumen yang mengalir ke situ harus sesuai dengan fisik dan barangnya. Itu semua dokumen kita share dengan entitas di pelabuhan, ada transparansi,” tuturnya.
“Dengan sistem layanan digital akan ada kepaastian waktu dan biaya sehingga pelaku usaha itu punya kepastian. Ini semangat kita untuk menata aksi pelabuhan yang ada di Stranas PK” kata Sahat M Panggabean,” tambahnya.
