ELINE.ID,MAKASSAR -Juni 2024. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan pada posisi April 2024 di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan kinerja keuangan secara year on year (yoy), peningkatan fungsi intermediasi dan non performing loan (NPL) yang terkendali.
Perkembangan Sektor Perbankan
Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi April 2024 tumbuh 8,42 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp192,76 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp189,01 triliun dan aset BPR Rp3,75 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,93 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp129,53 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi sebesar 10,08 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp159,49 triliun.
Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 125,56 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,28 persen.
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang positif pada posisi April 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 15,63 persen yoy menjadi Rp14,72 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 21,11 persen menjadi Rp10,72 triliun dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 15,69 persen yoy menjadi Rp12,42 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah juga berada pada level 115,84 persen dengan tingkat NPF pada level aman 2,60 persen.
Kredit usaha mikro mendominasi penyaluran Kredit UMKM
Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy) menjadi Rp60,73 triliun dengan share sebesar 38,81 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 17,60 persen yoy menjadi Rp33,77 triliun dengan share sebesar 55,60 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 914.525 debitur dengan tingkat NPL terkendali pada level 5,26 persen.
Sejalan dengan kinerja perbankan Sulawesi Selatan, kinerja industri perbankan di wilayah Sulampua juga turut berhasil tumbuh pada Total Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 8,07 persen, 7,35 persen dan 9,56 persen (yoy) dengan tingkat intermediasi loan to deposit ratio (LDR) sebesar 124,49 persen dengan non performing loan (NPL) yang terjaga di angka 2,81 persen.
Perkembangan Pasar Modal
Total SID investor pasar modal di Sulawesi Selatan pada posisi Maret 2024 mencapai 344.045 SID atau tumbuh sebesar 40,58 persen dibandingkan posisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 244.739 SID. Dari total investor pasar modal tersebut, yang terbanyak adalah investor reksadana mencapai 328.819 SID atau tumbuh sebesar 42,52 persen dibandingkan posisi Maret 2023. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp4,95 triliun.
Perkembangan Sektor IKNB
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Maret 2024 (yoy) juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja perusahaan pembiayaan mampu tumbuh positif, tercermin dari total piutang pembiayaan yang tumbuh 13,23 persen menjadi Rp18,29 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan modal ventura tumbuh 5,18 persen menjadi Rp394 miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 30,00 persen menjadi Rp6,40 triliun. Selain itu fintech peer to peer lending (Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 31,60 persen menjadi Rp1,33 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,89 persen. Selain itu, total aset dana pensiun juga berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,34 persen menjadi Rp1,55 triliun pada posisi
Sejak Januari sampai dengan 31 Mei 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 61 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 7.213 orang. Kegiatan edukasi tersebut, telah menyasar 881 desa/kelurahan di 9 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dari target 1.835 desa/kelurahan pada tahun 2024.
Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan (pemahaman) dan inklusi keuangan (penggunaan) masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, OJK bersama TPAKD dan FKIJK Sulselbar menginisiasi kegiatan literasi keuangan melalui program LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU (LAYARKU), yaitu dengan memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk memberikan literasi dan penyediaan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan. Adapun sebanyak 3.707 desa di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan akan dilaksanakan secara bertahap. sampai dengan tahun 2025, yakni sebanyak 15% desa pada tahun 2023, 45% desa pada tahun 2024 dan 40% desa pada tahun 2025. Sejak Program LAYARKU diluncurkan pada tanggal 10 September 2023, Realisasi Program LAYARKU s.d triwulan II tahun 2024 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah menjangkau sebanyak 788 Desa dengan pencapaian sebesar 24,50% yang merupakan bentuk kolaborasi OJK, FKIJK Sulselbar dan TPAKD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat.
Data layanan konsumen sejak Januari s.d. 31 Mei 2024 terdapat 194 layanan konsumen yang terdiri dari 52 layanan pengaduan, 96 pemberian informasi, dan 46 penerimaan informasi. Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 119 layanan terkait perbankan, 56 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6 layanan terkait non-LJK, 6 layanan terkait asuransi, 4 layanan terkait fintech, 2 layanan terkait dana pensiun dan 1 layanan terkait pasar modal. Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 31 Mei 2024 terdapat 3.353 layanan.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Melalui wadah TPAKD, Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan serta seluruh stakeholder terkait, terutama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya:
Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi bersama Bagian Perekonomian kota/kabupaten selaku sekretariat TPAKD di daerah dan Industri Jasa Keuangan dalam rangka membahas upaya sinergi yang dapat dilakukan oleh IJK dan pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program pengembangan UMKM komoditi unggulan masing-masing daerah dan program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan (LAYARKU) kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat perdesaan. Adapun pada Triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi TPAKD di kabupaten Selayar, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng, dan dalam kegiatan tersebut dilakukan kunjungan ke lokasi usaha pelaku UMKM sektor prioritas diantaranya UMKM pengolahan Kopra, pengolahan makan berbahan baku ikan, pengolahan gula merah, petani rumput laut, serta distributor dan penangkaran lobster. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, TPAKD Kab. Selayar bersama dengan IJK yang memiliki jaringan kantor di kabupaten selayar telah melaksanakan kegiatan business matching berupa fasilitasi akses keuangan Kepada 30 UMKM Binaan Pemda disektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, perdagangan.
OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel Sulbar) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, asosiasi dan akademisi, telah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian melalui Program Prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu Program Gerakan Gemar Menanam Pisang” pada tanggal 22 Mei 2024 di Kota Makassar. Melalui kegiatan tersebut, seluruh stakeholders baik OJK, pemerintah daerah, bank penyalur KUR, asuransi, offtaker, supplier, DJPb dan Bank Indonesia dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung program pengembangan ekonomi daerah khususnya dalam menindaklanjuti strategi dan komitmen yang telah disepakati dalam kegiatan FGD, baik dari aspek sumber daya manusia, material lahan dan bibit, proses, permodalan serta kebijakan yang mendukung program tersebut. Sejak program diluncurkan sampai dengan tahun 2024, telah terdapat sekitar 2.232 hektar lahan potensi pelaksanaan budidaya pisang cavendish yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan sedang dalam tahap verifikasi lahan dengan potensi pembiayaan sebesar Rp223,2 miliar.
