ELINE.ID,MAKASSAR — Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai
stabilitas Sektor Jasa Keuangan di wilayah Sulampua masih terjaga dan kontributif
terhadap perekonomian Sulampua yang tumbuh sebesar 7,97 persen (yoy) pada
triwulan II-2024.
Pada posisi Mei 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel
Subar) mencatatkan kinerja industri perbankan di wilayah Sulampua yang tumbuh pada Total Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 7,07 persen, 6,66 persen dan 9,37 persen (yoy) dengan tingkat intermediasi loan to deposit ratio (LDR) sebesar 124,30 persen dengan non performing loan (NPL) yang terjaga di angka 2,79 persen.
Pada sektor pasar modal, terdapat pertumbuhan Single Investor Identification (SID) yang signifikan di wilayah Sulampua pada posisi April 2024 yaitu sebesar 41,68 persen (yoy) atau mencapai 840.829 SID. Instrumen investasi masih didominasi oleh
Reksadana dengan porsi dan pertumbuhan tertinggi.
Perkembangan industri keuangan non-bank (IKNB) di wilayah Sulampua juga turut
menunjukkan pertumbuhan pada posisi April 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari total
piutang perusahaan pembiayaan yang tumbuh sebesar 11,07 persen menjadi 41,27
triliun, total pembiayaan modal ventura tumbuh sebesar 4,41 persen menjadi Rp700
miliar, pembiayaan yang disalurkan pergadaian tumbuh sebesar 20,76 persen menjadi 15,03 triliun dan total outstanding pinjaman fintech peer to peer lending yang tumbuh sebesar 46,99 persen menjadi Rp3,56 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,26 persen.
Sejalan dengan kinerja di wilayah Sulampua, perkembangan sektor jasa keuangan di
Sulawesi Selatan juga turut menunjukkan kinerja positif baik di sektor perbankan,
pasar modal mapun IKNB.
Perkembangan Sektor Perbankan
Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Mei 2024 tumbuh 7,98 persen (yoy)
dengan nominal mencapai Rp193,36 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp189,61
triliun dan aset BPR Rp3,74 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,06 persen (yoy)
dengan nominal mencapai Rp130,09 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh
sebesar 9,58 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp160,21 triliun. Penyaluran
kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh penyaluran kredit produktif sebesar
55,49 persen. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit paling banyak disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi sebesar 24,07 persen.
Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR)
125,56 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,25 persen.
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada posisi Mei 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 18,08 persen yoy menjadi Rp14,99 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 27,08 persen menjadi Rp10,90 triliun dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 17,06 persen yoy menjadi Rp12,70 triliun. Tingkat intermediasi
perbankan Syariah juga berada pada level 116,48 persen dengan tingkat NPF pada
level aman 2,51 persen.
Kredit usaha mikro mendominasi penyaluran Kredit UMKM
Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 7,72 persen (yoy) menjadi
Rp60,88 triliun dengan share sebesar 38,74 persen dari total kredit yang disalurkan
Bank Umum di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 16,23 persen yoy menjadi Rp33,93 triliun dengan share sebesar 55,72 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 912.827debitur.
Perkembangan Pasar Modal
Total SID investor pasar modal di Sulawesi Selatan pada posisi April 2024 mencapai
353.201 SID atau tumbuh sebesar 40,50 persen dibandingkan posisi April 2023 yang
tercatat sebesar 251.386 SID. Dari total investor pasar modal tersebut, yang terbanyak adalah investor reksadana mencapai 337.799 SID atau tumbuh sebesar 42,36 persen dibandingkan posisi April 2023. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan April 2024 sebesar Rp6,25 triliun. Perkembangan Sektor IKNB
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi April
2024 (yoy) juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja
perusahaan pembiayaan mampu tumbuh positif, tercermin dari total piutang
pembiayaan yang tumbuh 12,69 persen menjadi Rp18,29 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan modal ventura tumbuh 1,13 persen menjadi Rp389
miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 29,23 persen menjadi Rp6,54 triliun. Selain itu fintech peer to peer lending (Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah
outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 34,10 persen menjadi Rp1,35 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,56 persen. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan salah satunya melalui Penguatan Tata Kelola OJK. OJK senantiasa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan (SJK) secara berkelanjutan melalui kegiatan
Governansi Insight Forum (In Fo) yang dilaksanakan secara nasional. Dalam acara
Governansi Insight Forum (In Fo) di Makassar pada tanggal 8 Juli 2024, sebagai bagian dari rangkaian Roadshow Governansi, OJK mengajak seluruh stakeholder OJK di
wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, meliputi Industri Jasa Keuangan,
Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Mitra OJK, Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD), Satgas Pasti, asosiasi lembaga jasa keuangan dan profesi sektor jasa keuangan untuk dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam memperkuat governansi
dan integritas sektor jasa keuangan sehingga dapat tercipta ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat, berdaya saing, dan berintegritas untuk dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sejak Januari sampai dengan Juni 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 76 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 9.310 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN, komunitas, difabel, mahasiswa, maupun pelajar.
Selanjutnya, untuk kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
(Satgas PASTI/sebelumnya Satgas Waspada Investasi) di Daerah telah dilaksanakan 3
kegiatan rapat koordinasi dengan lembaga yang bernaung di bawah Satgas PASTI.
Data layanan konsumen sejak Januari s.d. Juni 2024 terdapat 232 layanan konsumen
yang terdiri dari 63 layanan pengaduan, 96 pemberian informasi, dan 73 penerimaan
informasi. Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 147 layanan terkait
perbankan, 64 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 7 layanan terkait asuransi, 6
layanan Non LJK, 5 layanan terkait fintech, 2 dana pensiun, dan 1 pasar modal.
Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 30 Juni 2024 terdapat 4.331 layanan.(*)
