ELINE.ID,MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Agustus 2024 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 September 2024 secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2024.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Inflasi – Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 mencatatkan performa yang baik
sebesar 1,77% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat deflasi month-to-month (m to m)
sebesar 0,04% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,61%.
Ekspor – Impor – Komoditi Mate Nikel dan Fero-Nikel masih menjadi komoditi unggulan Provinsi
Sulawesi Selatan, di mana Jepang dan China masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar.
Sedangkan dari sisi Impor, China dan Brazil menjadi negara pengimpor terbesar, dengan komoditas impor terbesar berasal dari Gandum dan Gula. Kinerja Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 388,3 Juta US$, sementara Kinerja Impor berada pada angka 50,94 Juta US$.
Neraca Perdagangan Agustus 2024 surplus sebesar 39,78 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 159,46
Juta US$, sementara nilai impor tercatat 119,68 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif Januari – Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,43 (yoy). Neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus sepanjang 49 bulan terakhir.
Kinerja APBN Anging Mammiri Pendapatan APBN Sulsel s.d. 31 Agustus 2024 mencapai Rp10,93 Triliun atau 62,96% dari target, meningkat sebesar 10,09% (yoy). Belanja APBN Sulsel s.d. 31 Agustus 2024 mencapai Rp35,86 Triliun atau 63,24% dari pagu, meningkat sebesar 9,59% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel masih menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Agustus 2024 mencapai Rp8,52 Triliun atau 58,69%
dari target tahun 2024 sebesar Rp14,52 Triliun, meningkat 5,43% (yoy). Pertumbuhan penerimaan
PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor
konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negative sebesar 26,90% yang disebabkan penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Namun Penerimaan PPh dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan. Kinerja penerimaan pajak s.d. Agustus 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.
Penyampaian SPT Tahunan – Sebanyak 502.887 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan s.d.
31 Agustus 2024, menurun 0,67% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 473.222 SPT
Tahunan Orang Pribadi dan 29.665 SPT Tahunan Badan. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka
pengamanan penerimaan negara diantaranya memperkuat fungsi kehumasan dalam mendorong
kepatuhan Wajib Pajak (Kelas Pajak dan Business Development Services), penguatan sinergi melalui
Join Program, Pemanfaatan Dta, dan Penegakan Hukum, dan memperluas Basis Data Perpajakan
melalui Aktivitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
Bea Cukai – Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Agustus 2024 mencapai
Rp310,06 Miliar atau 72,75% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan
ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 50,27% (yoy) akibat
pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar tumbuh sebesar 121,28% (yoy) yang
berasal dari kegiatan ekspor Kakao yang aktif kembali dan peningkatan harga ekspor Kakao.
Sementara itu, penerimaan Cukai masih tumbuh negatif 20,89% (yoy) pengaruh dari produksi
tembakau yang terkoreksi 22,00% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada
tahun 2024. Penerimaan Cukai MMEA s.d. Agustus 2024 terkoreksi 12,01%. Upaya ekstra terus
dilakukan melalui sector pengawasan dengan mengedepankan ultimum remidium.
Pengawasan Bea Cukai – Hingga pertengahan tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan
cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga Agustus 2024, 10,57 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp15,12 Miliar dan potensi kerugian negara Rp10,38 Miliar. Selanjutnya penindakan atas barang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang meningkat tajam sebanyak 66 Surat Bukti Penindakan Narkoba diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kekayaan Negara dan Lelang – Penerimaan PNBP dari Pengelolaan BMN sampai dengan 31
Agustus 2024 mencapai Rp12,41 Miliar, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp7,80 Miliar
dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp4,60 Miliar. Pemanfaatan BMN berupa sewa ATM, kantin,
kios/took, koperasi, gedung pendidikan, sewa perkantoran, sewa aula, waterboom dan
telekomunikasi. Sedangkan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
Sedangkan Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 31 Agustsus 2024 mencapai Rp22,52 Miliar.
Lelang dilaksanakan secara online melalui Portal Lelang Indonesia (portal.lelang.go.id) untuk
menjamin pelaksanaan lelang yang aman, objektif, akuntabel dan transparan.
Proyek Strategis Nasional – Beberapa proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan antara lain
Irigasi Baliasi, Kabupaten Luwu Utara yang sudah terealisasi sebesar Rp412 Miliar dari nilai investasi
Rp1,2 Triliun, Kereta Api Makassar – Parepare dengan realisasi Rp1,1 Triliun dari nilai investasi Rp8,5
Triliun, Bendungan Passelloreng, Kabupaten Wajo yang terealisasi Rp590 Miliar dari nilai investasi
Rp702 Miliar, Bendungan Karalloe, Kabupaten Gowa yang terealisasi Rp3,2 Miliar dari nilai investasi Rp519 Miliar, dan Bendungan Pamakkulu, Kabupaten Takalar yang terealisasi Rp297 Miliar dari nilai investasi Rp519 Miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp14,23 Triliun atau sebesar 57,33% dari pagu, meningkat 5,82% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Pegawai dan minus growht pada Belanja Modal.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp21,62 Triliun atau sebesar 67,84% dari pagu, meningkat 12,22% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa 80%, Dana Alokasi Umum (DAU) 73%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (70%), Dana Bagi Hasil (DBH) 38%, DAK Fisik 32%, dan Insentif Fiskal 38%. Pada bulan Agustus 2024 terjadi kontraksi untuk Dana Insentif Fiskal.
Penyaluran KUR dan UMi
Sampai dengan 31 Agustus 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11,60
Triliun (meningkat 34,37%yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan
dan Kehutanan sebesar Rp5,05 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp4,08 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
sebesar Rp939,24 Miliar, Industri Pengolahan Rp510,26 Miliar, Perikanan sebesar Rp458,21 Miliar,
dan sektor Lainnya Rp544,23 Miliar.
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp187,28 Miliar (menurun 8,50% yoy)
utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp186,45 Miliar, diikuti
sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar
Rp0,52 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,24 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,07 Miliar.
Kinerja APBD Anging Mammiri
Pendapatan Daerah – Pendapatan Daerah s.d. 31 Agustus 2024 sebesar Rp29,27 Triliun,
mengalami growth sebesar 7,42% (yoy), didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
sebesar Rp21,62 Triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6,53 Triliun, Pendapatan Transfer Antar
Daerah sebesar Rp829,29 Miliar, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp282,11 Miliar.
Adapun rincian PAD Sulsel s.d. 31 Agustus 2024 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp4,43 Triliun
(naik 0,20% yoy), disusul oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp1,44 Triliun (naik 7,35% yoy),
Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar Rp378,1 MIliar (naik 5,10% yoy) dan Retribusi Daerah sebesar Rp282,23 Miliar (naik 19,13% yoy).
Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp23,52 Triliun,
terdiri dari Belanja Operasi sebesar 54,35% dari Pagu atau Rp18,85 Triliun, disusul oleh Belanja
Transfer sebesar 47,72% atau Rp2,80 Triliun, Belanja Modal sebesar 22,74% atau sebesar Rp1,83
Triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 19,50% atau 24,31 Miliar.
Transfer ke Daerah – TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp21,62 Triliun,
tumbuh 12,22% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih
menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.
Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Agustus 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun
risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan. Akan dipastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan
sekaligus menjada stabilitas perekonomian.(*)
